Alamat Kantor Konsultan Pajak Alfaomega Consultant

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Konsultan Pajak

Sebagai mana diatur oleh Ditjen Pajak RI, terkait istilah Wajib Pajak (WP), konsultan pajak wajib mengetahui betul jenis-jenis dari Wajib Pajak, untuk wajib pajak dalam negeri terdiri dari 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau lebih singkatnya akan disebut wajib pajak pribadi, 2) Wajib Pajak Badan. Oleh karenanya, konsultan pajak akan memberi tahu clientnya akan jenis WP yang dimilikinya.

Pajak Pribadi

Ada perbedaan antara kedua jenis wajib pajak tersebut. Konsultan pajak mestinya melakukan arahan saat clientnya melakukan perdaftaran untuk memperoleh NPWP untuk antisipasi jika client terlanjur berpersepsi bahwa pendaftaran NPWP itu sulit. Untuk wajib pajak pribadi misalnya, hanya diperlukan fotocopy KTP atau fotocopy paspor dan surat keterangan domisili bagi orang asing.

 

Sementara bagi wajib pajak pribadi yang menjalankan usaha, selain fotocopy KTP juga diperlukan surat pernyataan lokasi atau tempat di mana kegiatan usaha dilakukan. Adapun formatnya disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak RI.

 

Anda mungkin pernah diberikan arahan oleh konsultan pajak terkait tarif pajak pribadi dalam negeri yang berbeda-beda tergantung lapisan penghasilan kena pajak serta dipengaruhi pula oleh punya tidaknya NPWP. Sebab jika tidak memiliki NPWP, untuk PPh pasal 21, pajaknya 20 persen lebih tinggi dari tarif yang normal, sementara untuk PPh pasal 23 pajaknya 100 persen dari tarif normal.

 

Hal inilah yang harusnya diperhatikan oleh konsultan pajak agar mengingatkan atau menjelaskan kepada clientnya akan pentingnya NPWP bagi wajib pajak itu sendiri. Adapun tarif pajaknya sebagai berikut:

  1. Jika lapisan penghasilan kena pajaknya sampai dengan 50 juta, pajaknya adalah 5 persen.
  2. Jika lapisan penghasilan kena pajaknya di atas 50 – 250 juta, pajaknya 15 persen.
  3. Jika lapisan penghasilan kena pajaknya di atas 250 – 500 juta pajaknya 25 persen, dan
  4. Jika lapisan penghasilan kena pajaknya di atas 500 juta pajaknya 30%.

Adapun tarif deviden untuk pajak pribadi adalah sebesar 10 persen.

 

 

Pajak Badan

Wajib pajak badan, dari segi pendaftaran NPWP sedikit berbeda dengan wajib pajak pribadi, yakni selain menyerahkan fotocopy KTP atau Paspor, surat keterangan domisili bagi orang asing, dan surat pernyataan tempat kegiatan usahanya dilaksanaan yang diperoleh dari pengurus yang aktif, juga diperlukan fotocopy akte pendirian atau surat keterangan tentang penunjukannya dari kantor pusat manakala usahanya tergolong tetap.

 

Konsultan pajak harus menjelaskan informasi-informasi tersebut terhadap calon wajib pajak agar bisa terlebih dahulu dipersiapkan dokumen yang dibutuhkan bagi wajib pajak badan. Adapun tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:

  1. Tahun 2009 pajaknya 28 persen,
  2. Tahun 2010 dan seterusnya pajaknya 25 persen,
  3. Untuk Perseroan Terbatas (PT) yang 40 persen sahamnya diperdagangkan di bursa efek, pajaknya 5 persen lebih rendah dari yang semestinya, dan
  4. Untuk peredaran bruto sampai dengan 50 milyar tarif pajaknya 50 persen dari yang semestinya.

 

Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke konsultan pajak yang terdaftar via telepon 021 – 710 30 533 atau via emailkonsultan@alfaomegapajak.com

 

Alfaomega Consultant

Ruko Santa Monica Blok A10

Jl. Kelapa Cengkir Depan Sekolah Tarakanita

Gading Serpong – Tangerang

Indonesia 15311

 

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Konsultan Pajak Indonesia

Bagi konsultan pajak Indonesia beberapa surat pemberitahuan seperti surat pemberitahuan PPh badan dan surat pemberitahuan PPh pasal 21 wajib hukumnya untuk  memahami.

 

Cakupan pajak penghasilan tergolong sangat luas. Adapun yang termasuk dalam PPh pasal 21 yakni honor, upah, gaji, tunjangan, dan pendapatan lainnya yang diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dari hasil pekerjaan/jabatan, jasa, dan  kegiatan. Sebagaimana diketahui oleh konsultan pajak Indonesia, penghasilan yang dipotong karena berkait dengan PPh pasal 21 yakni penghasilan yang diperoleh seorang pegawai maupun pensiunan yang diperolehnya baik secara teratur maupun tidak teratur. Kemudian uang sejenis pesangon dan upah hari tua ataupun uang tebusan pensiunan. Selain itu juga upah yang diterima calon pegawai baik berupa upah harian, mingguan, bulanan, maupun upah borongan baik dalam rangka mengikuti pelatihan, pendidikan, maupun pemagangan.

 

Tak hanya hal-hal di atas, konsultan pajak Indonesia juga harus mengetahui bahwa hadiah, beasiswa, komisi, penghargaan dan semacamnya juga terkena pajak. Sebagaimana sering kita dengar jika hadiah diberikan dengan pajak ditanggung penyelenggara ataupun pemenang undian.  Sehingga ketika konsultan pajak Indonesia ditanya mengenai kebenaran pemotongan pajak undian, memang benar adanya.

 

Meski dicantumkan bahwa beasiswa juga dikenai pajak, ada beasiswa yang tidak dikenai pajak penghasilan, yakni beasiswa yang memenuhi persyaratan pada pasal 3 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan. Adapun ketentuan dari beasiswa yang tidak dikenai pajak diatur dalam Permenkeu Nomor 246/PMK.03/2008.

 

Dalam macam surat pemberitahuan (SPT) selain dikenal adanya surat pemberitahuan pasal 21 dikenal pula surat pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi,  surat pemberitahuan Tahunan PPh Badan, dan surat pemberitahuan Masa PPh. Adapun formatnya dapat diunduh langsung dalam website Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jika anda adalah seorang konsultan pajak Indonesia yang kebetulan belum memiliki format surat pemberitahuan atau anda masyarakat umum yang belum tahu atau belum memiliki formatnya, maka anda bisa mengunduh format-formatnya pada link berikut:

  1. Surat pemberitahuan tahuan orang pribadi

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=150

  1. Surat pemberitahuan PPh badan

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=151

  1. Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan Pasal 21

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=149

  1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=152

  1. Surat Pemberitahuan Masa PPN

http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_docman&Itemid=154

 

Dalam link tersebut ada bermacam-macam surat pemberitahuan meskipun masih satu jenis, pemberitahuan itu bisa berbeda salah satunya karena perbedaan tahun. Anda tinggal memilih dan mendownload format mana yang anda butuhkan.

 

Jika format-format tersebut sudah diunduh namun anda masih belum bisa memahaminya, anda bisa minta informasi kepada konsultan pajak Indonesia dengan menghubungi kami dengan website www.alfaomegapajak.com atau mengirimkan email ke konsultan@alfaomegapajak.com atau via telepon kami di 021 710 30 533. Kami membantu administrasi pajak anda baik dari pelaporan bulanan atua pun tahunan, kami memberikan jasa konsultasi pajak tidak dibatasi waktu per jam tetapi setiap saat dapat melakukan konsultasi kapan saja di :

 

Dimanapun Anda ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami konsultan pajak Indonesia yang terdaftar via telepon 021 – 710 30 533 atau via email konsultan@alfaomegapajak.com

 

Alfaomega Consultant

Ruko Santa Monica Blok A10

Jl. Kelapa Cengkir Depan Sekolah Tarakanita

Gading Serpong – Tangerang

Indonesia 15311

 

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Jasa Konsultan Pajak

Bagi anda yang tidak memiliki banyak waktu atau kesulitan memahami peraturan perpajakan, anda bisa menggunakan jasa konsultan pajak untuk mempermudah pekerjaan sekaligus memperingan beban pikiran anda.

 

Telah banyak Wajib Pajak (WP) baik pribadi maupun perusahaan yang menggunakan jasa konsultan pajak untuk dibuatkan laporannya. Kami sebagai Konsultan pajak yang terdaftar atau konsultan terdaftar memberikan jasa seluruh kota di Indonesia. Dalam memberikan jasa konsultan pajak, memiliki ijin sebagai konsultan terdaftar. Kami banyak direferensi oleh banyak client kami sehingga kami pun dalam mendapatkan client yang memiliki track record yang memiliki hubungan tidak sekedar konsultan dan client tetapi menjadi sebuah sinergi yang sempurna.

 

Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, anda mendapatkan masukan yang baik sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi anda. Kebaikan itu seperti halnya keuntungan yang didapat dari pemilihan perhitungan pajak yang tepat.

 

Berbagai nasehat baik bisa anda dapatkan dari jasa konsultan pajak, misalnya pertimbangan antara memilih menggunakan norma atau pembukuan. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misal jika penghasilan bersihnya di bawah tarif norma, ada baiknya menggunakan peraturan perpajakan dengan perhitungan yang menganut pembukuan dan bukannya norma. Karena dengan perhitungan norma jatuhnya pajak bisa lebih besar. Hanya saja jika menggunakan pembukuan resikonya ada biaya tambahan untuk mengurus pembukuan. Jasa konsultan pajak bisa dimintai pertimbangan untuk memutuskan anda sebaiknya memakai yang mana.

 

Untuk pelaksanaan audit sendiri anda bisa menggunakan jasa konsultak pajak. Penggunaannya juga telah diatur oleh Ditjen pajak. Ditjen Pajak telah mengeluarkan peraturan terkait ada tidaknya penggunaan jasa konsultan pajak oleh Wajib Pajak dalam laporan keuangannya. Jika menggunakan jasanya, nama dan NPWP konsultan terdaftar dan tercantum dalam laporan keuangannya. Peraturan perpajakan yang mencantumkan nama dan NPWP bagi yang menggunakan jasa konsultan pajak juga berlaku bagi wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik yakni dengan cara nama dan juga NPWP Akuntan Publik yang memberikan tanda tangan Laporan Audit, nama serta NPWP dari Kantor Akuntan Publik juga dicantumkan.

 

Untuk mendapatkan informasi secara detail, anda bisa menanyakan kepada jasa konsultan pajak yang anda gunakan atau anda bisa juga memperoleh penjelasan lengkapnya dengan cara mengakses dokumen pdf dari kantor wilayah pajak besar dengan cara mengakses link berikut http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file_share/formulir/bukupetunjukpengisianspt17702007.pdf . Di sini anda akan mendapatkan penjelasan resmi mengenai pentunjuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang ditujukan bagi wajib pajak orang pribadi.

 

Dengan berbagai fasilitas seperti website yang disediakan oleh lembaga pajak Indonesia, pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan jasa konsultan pajak maupun masyarakat umum untuk mengetahui peraturan ataupun informasi terbaru yang dikeluarkan oleh ditjen pajak.

 

Dimanapun Anda ingin didiskusikan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami konsultan pajak yang terdaftar via telepon 021 – 710 30 533 atau via email konsultan@alfaomegapajak.com

 

Alfaomega Consultant

Ruko Santa Monica Blok A10

Jl. Kelapa Cengkir Depan Sekolah Tarakanita

Gading Serpong – Tangerang

Indonesia 15311

 

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Tax Consultant

Perhitungan Akurat Akuntansi Perpajakan ( Tax Accounting ) dalam Perusahaan

Akuntansi perpajakan diperlukan oleh semua perusahaan selain komersial akuntansi yang mengatur pembukuan keuangan perusahaan tersebut. Selain untuk mendokumentasikan aliran dana dalam pemenuhan kewajiban pajak, akuntansi perpajakan juga mempunyai beberapa fungsi dalam setiap perusahaan, seperti memudahkan perusahaan tersebut sebagai wajib pajak untuk mengisi SPT. Selain itu, akuntansi perpajakan juga akan memudahkan perusahaan untuk menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan yang didapat perusahaan tersebut dalam satu periode fiscal. Selanjutnya, akuntansi perpajakan tersebut juga akan menjadi informasi bagi perusahaan tentang keadaan ekonomi perusahaan serta hasil usaha sehingga akuntansi perpajakan tersebut dapat digunakan untuk analisis ekonomi perusahaan serta patokan dalam pengambilan keputusan.

Sebagaimana pembukuan keuangan biasa atau dalam akuntansi komersial, akuntansi perpajakan juga memerlukan sebuah konsistensi pada kualitas serta isi. Pembukuan tersebut harus di buat berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya yang memuat kekayaan yang dimiliki perusahaan, modal, hutang, kewajiban, penjualan, pembelian, penghasilan, dan juga biaya. Akuntansi perpajakan tersebut harus disusun dengan benar dan jika tidak serta menyebabkan kesalahan pembayaran, maka sanksi yang akan diberikan akan sangat memberatkan, yaitu kenaikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan, yaitu sebanyak 50% atau bahkan 200% dari kekurangan pajak yang kurang.

Untuk dapat memprediksikan berapa jumlah pajak yang harus anda bayarkan, sebuah perusahaan seharusnya mengetahui beberapa hal berikut sebelum menyusun akuntansi perpajakan. Hal yang pertama adalah tentang seberapa besar jumlah dana yang digunakan oleh sebuah perusahaan dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak tersebut. Akan lebih sempurna apabila perhitungan pajak tersebut diatur dengan benar di dalam akuntansi perpajakan.

Selanjutnya, akuntansi perpajakan yang berkualitas juga sebaiknya memperkirakan biaya yang akan timbul setelah pembayaran pajak dan berubahnya jumlah produksi. Tentu saja dengan perubahan jumlah produksi tersebut, perusahaan akan mengalami perubahan dalam proses produksi. Dan dengan pengaturan dan penyusunan akuntansi perpajakan yang baik, keadaan ekonomi perusahaan akan dapat terjaga dengan baik. Selain itu, jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan sebagai pajak untuk membiayai areal public di sekitar kota.

Karena begitu banyaknya hal yang dilihat oleh direktorat pajak sebelum menentukan pajak yang harus dibayar, keberadaan akuntansi perpajakan akan sangat membantu kelancaran perhitungan pajak serta akurasi pembayaran atau dana yang dikeluarkan sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan dalam pembayaran pajak tersebut. Itulah mengapa akuntansi perpajakan sangatlah dibutuhkan oleh setiap perusahaan.

Oleh karena begitu pentingnya akuntansi perpajakan tersebut serta pentingnya akurasi penyusunannya, semua perusahaan terutama dalam skala besar seharusnya mempunyai staf berkualitas yang dapat mengatur akuntansi perpajakan tersebut. Tentu saja kebutuhan perusahaan akan staf akuntansi perpajakan ini tidak hanya sebuah staf dengan kemampuan pembukuan saja. Akan tetapi, staf tersebut juga harus memahami banyak hal yang berhubungan dengan perpajakan, perundang – undangan serta peraturan yang mengatur perpajakan di Indonesia. Ini berarti, meski sebuah perusahaan menerima seorang staf akuntansi perpajakan dengan kualifikasi ilmu pembukuan, seharusnya kualifikasi staf tersebut dilengkapi dengan sertifikasi perpajakan. saat ini banyak perusahaan yang menyerahkan pemenuhan kewajiban perpajakannya ke tax consultant . Jadi, semua pekerjaaan dalam manajemen akuntansi perpajakan / tax management dapat terselesaikan dengan sempurna.

Tim konsultan Pajak ALFAOMEGA CONSULTANT
Registered Tax Consultant & Accounting Service

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Kantor Konsultan Pajak Tangerang

Kantor Konsultan Pajak Tangerang sekarang ini banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan yang terbanyak berada di Jakarta.Kantor Konsultan Pajak Tangerang itu sendiri harus memiliki ijin praktek atau dengan kata lain harus terdaftar dalam memberikan Jasa Perpajakan . untuk dapat memberikan jasa perpajakan di indonesia harus memiliki brevet nasional. hmmm ini mungkin kita sering melihat nama seseorang ditambahkan gelar BKP dibelakang namanya itu tandanya dia telah lulus atau memiliki brevet pajak.
Dalam menjalankan Usaha Kantor Konsultan Pajak Tangerang biasanya berbentuk orang pribadi ataupun dengan membentuk Badan hukum dengan mengajukan ijin praktek memberikan Jasa Perpajakan ke Ditjen Pajak .
Alfaomega consultant sendiri merupakan Kantor Konsultan PAJAK Tangerang yang terdaftar di Indonesia yang memberikan bukan saja pelayanan Jasa Perpajakan tetapi juga Jasa Akuntansi . Pelayanan Jasa tersebut bukan ditujukan untuk yang memiliki Usaha dalam bentuk Badan Hukum tetapi juga termasuk Orang Pribadi yang memiliki Usaha dan sebagai karyawan.
AlfaOmega consultan sendiri melalui website www.alfaomegapajak.com berusaha memberikan update perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Pajak

www.alfaomegapajak.com adalah merupakan situs/website yang dimiliki oleh alfaomega consultant yang bergerak di bidang pajak.
Pajak merupakan suatu hal yang harus dihadapi oleh setiap orang di setiap negara tidak terkecuali di indonesia. Pajak memiliki berbagai perangakat dimulai dengan undang – undang, peraturan pelaksanaan dll.
sebagai wajib pajak kita memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan dengan segala macam sistemnya salah satu bentuk pelaporan yaitu dengan sarana SPT baik secara manual atau dengan cara online baik itu pelaporan SPT tahunaan ataupun SPT Masa.
Indonesia dalam perpajakan menganut sistem self assessment dimana kita melaporkan penghasilan dengan menghitung sendiri PPh yang terhutang dan melaporkan pajak yang terhutang ke KPP dimana terdaftar atau melalui drop box pada saat SPT Tahunan.
Pelaporan pajak itu sendiri tidak terlepas dari laporan keuangan yang dihasilkan dari bagian akuntansi perusahaan, yang disana dapat juga digambarkan berapa barang/jasa yang di jual, biaya payroll yang dikeluarkan, pph yang terhutang, dll.
Payroll atau biaya gaji harus dihitung pajak nya sehingga karyawan kita dapat menerima tax home pay yang memang sudah terbayarkan pph nya.

Posted in Uncategorized by Admin. No Comments

PPN atas kegiatan membangun sendiri

PPN atas kegiatan membangun sendiri

Perubahan perpajakan yang dinamis membawa perubahan – perubahan yang mendasar dimana adanya perubahan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) No. 42 Tahun 2010 dari hal tersebut mengakibatkan perubahan juga dalam peraturan – peraturan dibawahnya baik Peraturan menteri keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), dll.

Salah satu perubahannya adalah PPN atas kegiatan membangun sendiri. Hal ini membawa dampak tersendiri baik bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri.

A. Pengertian
Pengertian membangun sendiri menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010 adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

B. Tarif PPN Membangun Sendiri
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2010 menyatakan bahwa PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak. DPP itu sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah. Dengan kata lain tarif efektif PPN atas kegiatan membangun sendiri sebesar 4%.

C. Batasan Luas dikenakan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri
Perubahan – perubahan dalam hal batasan luas bangunan yang dikenakan PPN atas kegiatan membangun sendiri yang telah beberapa kali berubah :
1. Tahun 2001 dengan dasar hukum KMK No. 554/KMK.04/2000 tgl 22 Desember 2000 yang berlaku mulai 1 Januari 2001. Dalam KMK ini, kegiatan membangun sendiri yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 400 m2 (empat ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen
2. Tahun 2002 dengan dasar hukum KMK No. 320/KMK.03/2002 tgl 28 Juni 2002 yang berlaku mulai 1 Juli 2002. kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanent
3. Tahun 2010 dengan dasar hukum PMK No. 39/PMK.03/2010 tgl 22 Februari 2010 yang berlaku 1 April 2010. luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).
D. Saat Terhutang
Saat terhutangnya adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan.
Lalu bagaimana perlakuan untuk pembangunan yang dilakukan secara bertahap ?
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
Dimana harus disetor kan ?
Tempat PPN terutangnya adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

Bagi yang sedang melakukan kegiatan pembangunan rumah atau renovasi hal – hal diatas perlu menjadi perhatian agar tidak terkena sanksi denda yang mengakibatkan bertambahnya pengeluaran – pengeluaran yang mungkin diluar rencana ketika membangun rumah.

Tim konsultan pajak Alfaomega Consultant

http://alfaomegapajak.com/

konsultasi pajak lebih lanjut untuk mendapatkan solusi pajak yang terbaik maka hubungi kami di 021 710 30 533

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahun (SPT) tepat waktu sesuai dalam jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 undang – undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 masing – masing yang berbunyi :

“a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak;
c. atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

Dan
“Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Akan dikenakan denda dengan perincian sebagai berikut :
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunnan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Tetapi ada pengecualian atas sanksi tersebut terhadap :
a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
c. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
e. Wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Untuk menghindari hal – hal tersebut diperlukan suatu manajemen pajak yang baik dimana kita harus memperhatikan jatuh tempo pelaporan pajak dan memperhatikan dengan seksama dan detail. Contoh masalah yang mungkin orang bilang sepele adalah tanda tangan surat pemberitahuan terkadang kita menyepelekan masalah ini tetapi ketika pada waktunya laporan pajak sudah mendekati akhir dan penandatangan SPT tidak ada baik direktur maupun pengurusnya yang mengakibatkan terjadinya penundaan pelaporan pajak yang mengakibatkan sanksi atau denda pajak tersebut diatas.
Manajemen pajak harus memperhatikan juga mengenai dokumentasi perpajakan, penyimpanan dokumen – dokumen perpajakan, dll.

Tim konsultan pajak Alfaomega Consultant

http://alfaomegapajak.com/

konsultasi pajak lebih lanjut untuk mendapatkan manajemen perpajakan yang terbaik maka hubungi kami di 021 710 30 533

Posted in Artikel Pajak by Admin. No Comments

Direktorat Jenderal Pajak menggencarkan pengiriman surat imbauan pembetulan surat pemberitahuan (SPT)

Monday, 21 June 2010
Harian Bisnis Indonesia, 21 Juni 2010

JAKARTA:
Direktorat Jenderal Pajak menggencarkan pengiriman surat imbauan
pembetulan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh pada tahun ini.

Ditjen
Pajak dalam hal ini mematok target rasio pembetulan SPT tahunan PPh
sebesar 20% dari jumlah surat imbauan yang dikirim ke wajib pajak (WP).

Dalam
surat edaran No. SE-69/ PJ/2010 tentang Target Rasio Pembetulan SPT
tahunan PPh Berbasis Profil WP pada 2010, Dirjen Pajak Mochamad
Tjiptardjo mengatakan pembetulan sementara ini diprioritaskan terhadap
SPT tahunan (WP orang pribadi dan WP badan) untuk tahun pajak 2007,
2008, dan 2009.

Profil WP yang menjadi
target pengiriman surat imbauan pembetulan SPT adalah seluruh WP yang
terdaftar di KPP yang berada di wilayah Kanwil Ditjen Pajak WP Besar,
Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, dan KPP Madya.

Pembetulan
SPT yang dimaksud adalah pembetulan SPT PPh yang dilakukan oleh WP
berdasarkan surat imbauan berbasis profil WP dan bukan termasuk
pembetulan SPT atas kemauan sendiri oleh WP.

Tjiptardjo
menjelaskan surat konfirmasi data dan himbauan akan diterbitkan dan
dikirimkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada WP untuk
mengonfirmasi data atau imbauan untuk melakukan pembetulan SPT
berdasarkan hasil analisis profil WP yang dilakukan Ditjen Pajak.

Sementara
itu, untuk di KPP Pratama, WP yang menjadi target pengiriman surat
imbauan adalah 1.000 WP terbesar penentu penerimaan.

“Rasio
imbauan pembetulan SPT adalah perbandingan antara jumlah surat imbauan
dengan jumlah profil WP wajib SPT,” jelas Tjiptardjo dalam SE yang
dikutip Bisnis akhir pekan lalu.

Dalam APBN-P 2010, Ditjen Pajak menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp33,1 triliun dari kegiatan imbauan pembetulan SPT.

Pengamat
pajak dari Tax Center UI Darussalam menyarankan agar tidak ada target
minimal bagi masing-masing KPP dalam kebijakan ini. Menurutnya, kurang
tepat jika imbauan pembetulan SPT untuk masing-masing KPP diberi target
minimal.

untuk dapat se-69/pj/2010 kirim email ke konsultasipajak@alfaomegapajak.com kami akan kirimkan peraturan tersebut via email

Posted in Berita Pajak by Admin. No Comments
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.